STAF AHLI MAKAN GAJI BUTA, SALAH SIAPA ?

 

Sesungguhnya niat awal pembentukan staf ahli Kepala Daerah, tidak lain untuk membantu Kepala Daerah dalam proses pengambilan kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan agar kebijakan yang dipilih menjadi lebih bijak karena setidak-tidaknya sudah melalui proses analisis dan pengkajian oleh staf ahli. Akan tetapi dalam prakteknya, keberadaan staf ahli, tidak ubahnya wadah tempat berkumpulnya pejabat-pejabat parkir karena memang dikondisikan demikian. Hal tersebut dapat dilihat dari dukungan sarana prasarana kerja, seperti ruangan kerja, peralatan kerja, dukungan staf, anggaran, dan fasilitas yang diberikan sama sekali tidak mencerminkan sebagai pejabat eselon II yang dianggap perlu/penting. Hampir setiap hari para staf ahli, seperti orang menunggu datangnya "remisi". Di sisi lain, jika para staf ahli berusaha untuk memerankan fungsinya, semua pejabat di sekitarnya menjadi curiga seakan-akan kaplingnya akan dirampas sehingga ada kecenderungan banyak pihak yang berusaha menghalangi agar para staf ahli tidak terbangun dari tidurnya dan kalau bisa selalu berada dibuai mimpi. Inilah fakta yang terjadi, lalu mau di bawah kemana staf ahli ? tentunya sangat tergantung dengan Kepala Daerah itu sendiri. Apakah tetap dibiarkan menjadi pengangguran terselubung, atau akan dijadikan pejabat produktif, tentu saja sekali lagi tergantung Kepala Daerah.