KEC. AIR NIPIS : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PNPM MANDIRI PERDESAAN, SELAYANG PANDANG

dok. selayang pandang kegiatan Kecamatan Air Nipis

    

jembatan gantung

 

 dok. jembatan gantung

dok. pelatihan kader teknis

PETUAH SEORANG GURU KEPADA MURIDNYA

wahai ananda hamba bermanat,

simak olehmu petua amanat

peganglah dengan hati yang bulat

semoga Allah memberimu rahmat

kini lah sampai saat ketikanya

engkau melangkah meninggalkan hamba

telah kau salin ilmu di dada

sudah kau timbah tunjuk ajarnya

umpama berjalan lah sampai di batas

umpama menyukat la sampai di had

yang dituntut sudah dapat

yang dicari sudah ditemui

yang dikaji sudah dipahami

pinta boleh ucapun kabul

hajat dapat niatpun sampai.

PELANTIKAN PPNS BIDANG PERDAGANGAN

                                                       dok. kenangan saat menjelang pelantikan 

sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aula Dep. Perdagangan 2008

TEMU KONSULTASI PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL WIL. BARAT

dok. kenangan ketika masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kopperindag 

Kab. Bengkulu Selatan

dok. presentasi program TA. 2010 di depan tim penilai Deprind

PELATIHAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Staf Ahli Bupati Bengkulu Selatan Bidang Kemasyarakatan dan SDM 

(Nopian Andusti, SE.MSP)

ketika menjadi narasumber pelatihan BKAD se-Kabupaten Bengkulu Selatan 

Manna, Oktober 2011

 

dok. Nopian Andusti, Okt. 2011

Dok. Peserta Pelatihan BKAD

SURAT PALSU MENGATASNAMAKAN BAPPENAS

Berdasarkan konfirmasi dan konsultasi pihak  BPMD Kabupaten Bengkulu Selatan kepada kami tanggal 9 November 2011, bahwa BPMD Kabupaten Bengkulu Selatan mendapat surat langsung dari  yang mengatasnamakan Bappenas yang disampaikan via fax, dengan nomor surat 2451/Ses/XI/2011, tanggal 8 November 2011.

Setelah kami cermati, baik melalui pengamatan fisik surat maupun melalui penelusuran situs resmi Bappenas (www.bappenas.go.id ), maka kami menyimpulkan bahwa surat tersebut dapat dipastikan palsu, dengan alasan dan analisa sebagai berikut :

1.  Kop Surat yang digunakan tidak lazim, tertulis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional seharusnya Kementerian  Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bahkan lazimnya alamat tertulis di bagian bawah surat, tidak di atas;

2.  Naskah surat tidak lazim;

3.  Tujuan surat tidak lazim, karena surat ditujukan langsung ke BPMD Kabupaten Bengkulu Selatan, karena biasanya surat dari Kementerian/Kelembagaan Pusat  ditujukan kepada Kepala Daerah, tidak langsung ke SKPD, bahkan dalam surat tersebut khusus ke BPMD Kabupaten Bengkulu Selatan;

4.  Salah satu point permintaan dari surat tersebut adalah meminta no hp para Kepala Desa/Lurah (apa kepentingannya);

5.  Pejabat yang menanda tangani surat adalah Sekretaris Bappenas (Ir. Syarial Loetan), padahal dalam struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas tidak ada jabatan Sekretaris Bappenas yang ada adalah Sesmeneg PPN/Sestama Bapenas yang memang pernah dijabat oleh Ir. Syarial Loetan, MCP;

6.  Sejak  Bulan April 2011,  Ir. Syarial Loetan, MCP Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas diganti oleh Dr. Slamet Seno Adji, MA sedangkan Ir. Syarial Lutan, MCP pensiun;

7.  Tanda tangan Ir. Syarial Lutan yang tertera dalam surat yang ditujukan kepada BPMD Kabupaten Bengkulu Selatan, tidak sama dengan tanda tangan Ir. Syarial Lutan dalam contoh surat terlampir;

8.  Empat digit terakhir NIP yang menanda tangani surat tidak lazim karena tertulis ……..1978, bahkan berdasarkan kelaziman Nip tidak pernah dicantumkan bagi pejabat eselon I di Kementerian/Lembaga Pusat;

9.  Dalam surat tersebut, bahwa data yang disampaikan akan dilaporkan kepada Biro Perencanaan Pembangunan Bappenas, padahal kalau yang menanda tangani surat tersebut adalah Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas, maka Kepala Biro berada di bawah Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas;

10.  Tertulis dalam surat tersebut Biro Perencanaan Pembangunan di Bappenas, padahal yang benar adalah Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Utama Bappenas;

11.  Di situs resmi Bappenas, sudah ada peringatan terhadap surat palsu yang mengatasnamakan Bappenas serta surat-surat seperti ini setelah kami lakukan penelusuran, ternyata juga terjadi di daerah-daerah lain.

Dari uraian tersebut di atas, jelas menunjukkan adanya  indikasi upaya penipuan terhadap para Kepala Desa/Lurah. Oleh karena itu diperlukan Kepala BPMD untuk membuat surat edaran yang ditujukan kepada Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Bengkulu Selatan berupa peringatan dini untuk mencegah upaya-upaya penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Demikian.

PENGUATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN

Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pembina PNPM Mandiri Perdesaan, aktif dalam berbagai kesempatan untuk mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat terutama dalam menuju pintu keluar dari kemiskinan dan ketidak berdayaan sebagai bentuk komitmen kepedulian terhadap masyarakat.

dok.Wakil Bupati Bengkulu Selatan (Dr. drh. Rohidin Mersyah, M.MA) 
bersama Kaban PMD , 
sekarang Staf Ahli Bupati (Nopian Andusti, SE.MSP)