Berdasarkan konfirmasi dan konsultasi pihak BPMD Kabupaten Bengkulu Selatan kepada kami tanggal 9 November 2011, bahwa BPMD Kabupaten Bengkulu Selatan mendapat surat langsung dari yang mengatasnamakan Bappenas yang disampaikan via fax, dengan nomor surat 2451/Ses/XI/2011, tanggal 8 November 2011.
Setelah kami cermati, baik melalui pengamatan fisik surat maupun melalui penelusuran situs resmi Bappenas (www.bappenas.go.id ), maka kami menyimpulkan bahwa surat tersebut dapat dipastikan palsu, dengan alasan dan analisa sebagai berikut :
1. Kop Surat yang digunakan tidak lazim, tertulis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional seharusnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bahkan lazimnya alamat tertulis di bagian bawah surat, tidak di atas;
2. Naskah surat tidak lazim;
3. Tujuan surat tidak lazim, karena surat ditujukan langsung ke BPMD Kabupaten Bengkulu Selatan, karena biasanya surat dari Kementerian/Kelembagaan Pusat ditujukan kepada Kepala Daerah, tidak langsung ke SKPD, bahkan dalam surat tersebut khusus ke BPMD Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Salah satu point permintaan dari surat tersebut adalah meminta no hp para Kepala Desa/Lurah (apa kepentingannya);
5. Pejabat yang menanda tangani surat adalah Sekretaris Bappenas (Ir. Syarial Loetan), padahal dalam struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas tidak ada jabatan Sekretaris Bappenas yang ada adalah Sesmeneg PPN/Sestama Bapenas yang memang pernah dijabat oleh Ir. Syarial Loetan, MCP;
6. Sejak Bulan April 2011, Ir. Syarial Loetan, MCP Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas diganti oleh Dr. Slamet Seno Adji, MA sedangkan Ir. Syarial Lutan, MCP pensiun;
7. Tanda tangan Ir. Syarial Lutan yang tertera dalam surat yang ditujukan kepada BPMD Kabupaten Bengkulu Selatan, tidak sama dengan tanda tangan Ir. Syarial Lutan dalam contoh surat terlampir;
8. Empat digit terakhir NIP yang menanda tangani surat tidak lazim karena tertulis ……..1978, bahkan berdasarkan kelaziman Nip tidak pernah dicantumkan bagi pejabat eselon I di Kementerian/Lembaga Pusat;
9. Dalam surat tersebut, bahwa data yang disampaikan akan dilaporkan kepada Biro Perencanaan Pembangunan Bappenas, padahal kalau yang menanda tangani surat tersebut adalah Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas, maka Kepala Biro berada di bawah Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas;
10. Tertulis dalam surat tersebut Biro Perencanaan Pembangunan di Bappenas, padahal yang benar adalah Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Utama Bappenas;
11. Di situs resmi Bappenas, sudah ada peringatan terhadap surat palsu yang mengatasnamakan Bappenas serta surat-surat seperti ini setelah kami lakukan penelusuran, ternyata juga terjadi di daerah-daerah lain.
Dari uraian tersebut di atas, jelas menunjukkan adanya indikasi upaya penipuan terhadap para Kepala Desa/Lurah. Oleh karena itu diperlukan Kepala BPMD untuk membuat surat edaran yang ditujukan kepada Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Bengkulu Selatan berupa peringatan dini untuk mencegah upaya-upaya penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Demikian.
